Nama               : Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H
TTL                 : Sidikalang, Sumatera   Utara, 17 Desember 1970
Pendidikan       : 
  • Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
  • Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Riau
Jabatan                        : 
  • Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pekanbaru, Kalimantan Timur
  • Tim Advokasi SBSI, Pendiri LBH Solidaritas Pekanbaru, Riau
Motto               : Hidup tidak satu hari, maka gunakanlah waktumu berbuat untuk semua

 

 

Pada edisi Lembur ke 37 kali ini, Team Lembur berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu Sardo Mariada Manullang atau yang biasa disebut Ibu Sardo yang notabene seorang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kalimantan Timur.

Tehitung hingga saat ini, sudah 16 tahun beliau berkecimpung di dunia perburuhan. Mengawali karir sebagai asisten advokat di kantor Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta.  Dari situlah titik awal perjuangan beliau dimulai dan memutuskan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak buruh. Perjuangan dan pengorbanan Ibu Sardo dalam memperjuangkan dan membela hak-hak buruh patut diapresiasi karena komitmennya yang tinggi terhadap kesejahteraan bagi kaum buruh. Team Lembur berharap kilas balik perjalanan dan perjuangan Ibu Sardo kali ini bisa menginspirasi seluruh pembaca Tabloid Lembur TURC.

 

Bagaimana awal perjalanan karir Ibu Sardo sebelum memutuskan untuk menjadi Hakim Ad Hoc PHI?

Pada tahun 1995 setelah resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum, saya  melihat lowongan pekerjaan di Koran Kompas dan saya merasa terpanggil dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, saya melamar sebagai asisten Advokat di kantor SBSI, di tempat itulah saya mendalami isu-isu buruh yang tergolong krusial pada waktu itu. Pada saat itu, saya mengadvokasi kasus PHK yang dialami oleh buruh Permen Sugus dan Buruh sepatu Nike di Tangerang.

 

3 tahun setelah bergabung dengan SBSI dan sebagai asisten Advokat, saya mengadakan pelatihan dengan turun langsung ke beberapa perusahaan yang menjadi fokus utama buruh. Tepatnya pada tahun 1998, saya di mutasi ke Bengkulu tetapi saya memutuskan untuk ke daerah Riau. Alasan pertama saya memutuskan untuk pindah ke Riau adalah karena dekat dengan kampung halaman saya yaitu Medan, dan alasan kedua adalah bahwa pada saat itu di Riau sedang ada kasus buruh yang sangat krusial. Pada saat itu, saya mengadvokasi security PT. Caltex, di mana mereka (buruh) melakukan mogok kerja, dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai status pekerja, dan tidak meratanya pembagian hak yang seharusnya diterima oleh security PT. Caltex. Kasus ini berjalan sangat lama, melalui proses yang panjang, namun pada akhirnya saya mampu memenangkan buruh dalam kasus tersebut.

 

Apa alasan yang membuat Ibu Sardo memutuskan untuk menjadi Hakim Ad Hoc PHI?

Saya ingin memperjuangkan sistem Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industral (PPHI) yang lebih baik untuk membela hak-hak buruh. Saat ini sistem yang ada, baik dari sisi regulasi maupun implementasi dapat dikatakan sudah lebih baik dibandingkan sistem yang dulu.

 

Adakah pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi Aktivis, Advokat maupun Hakim Ad Hoc PHI?

Tentunya banyak sekali pengalaman yang saya alami dan tidak bisa saya lupakan, salah satunya adalah ketika saya mendatangi tempat tinggal buruh-buruh pertambangan dan perkebunan di daerah Duri, Riau dan sekitarnya. Di sana saya mendapatkan fenomena yang sangat memprihatinkan rumah yang tidak layak, tidak ada air, tidak ada sanitasi dll. Ketika itu saya membantu buruh untuk mendapatkan Perjanjian Bersama (PB) yang dibayar oleh Pengusaha sebanyak 3x, buruh tersebut rela menunggu saya sampai berjam-jam hanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya. Disitulah saya merasa tersentuh, selama saya membela buruh saya tidak pernah mengalami kejadian seperti itu juga tidak pernah sakit, karena saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi saya kemanapun saya pergi. Pelajaran penting dari pengalaman itu adalah membela buruh memang banyak dukanya, tetapi membawa kebahagiaan secara tersendiri, dengan upah yang relatif sedikit dan tidak ada upah lembur saya tetap yakin untuk terus berjuang membela hak-hak buruh di Indonesia.

 

Bagaimana pandangan dan harapan Ibu terhadap sistem PPHI saat ini dan kedepannya?

Terhitung kurang lebih 10 tahun saya sebagai hakim Ad Hoc PHI, maka berharap adanya perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial, terutama mengenai batasan terhadap sanksi. Dalam praktek, penanganan di Mediasi, Bipartit selama 30 hari kerja, di Pengadilan Hubungan Industrial 50 hari, ketika batasan waktu tersebut dilanggar tidak ada sanksinya. Selain mengenai sanksi, hal yang perlu diperbaiki dari sistem PPHI yang ada saat ini adalah harus ada hukum acara yang benar-benar lex specialis (hukum yang bersifat khusus), dengan kata lain harus ada hukum acara PHI yang berdiri sendiri dan tidak lagi menggunakan hukum acara perdata. Terdat juga dalam hal pembuktian, bahwa adanya perjanjian kerja secara lisan kemudian dalam praktek hubungan kerja timbul masalah PHK, di mana dalam hukum acara perdata pembuktian harus dilakukan secara tertulis, pihak buruh sangat dirugikan dengan adanya aturan seperti itu. Hal-hal yang demikian perlu dirubah dan itulah harapan saya kedepan untuk perubahan sistem PPHI.

 

Lantas, apa rencana Ibu kedepan mengingat bahwa masa bakti sebagai Hakim Ad Hoc PHI Ibu sudah hampir selesai?

Saya akan tetap melanjutkan perjuangan saya untuk membela hak-hak buruh dengan kembali menjadi Advokat buruh. Alasan yang membuat saya yakin atas keputusan yang saya buat ini adalah bahwa dari sisi materi menjadi Advokat buruh memang tidak semakmur Advokat lain, tetapi dengan menjadi Advokat buruh saya menyadari bahwa kebahagiaan memang tidak dapat diukur dengan materi, walaupun nilai materi sedikit, tetapi kepuasan rohani saya tercapai.

 

Sebagai aktivis perempuan yang terus memperjuangkan dan membela hak buruh, baik dalam mengadvokasi dan menjalankan tugas sebagai hakim. Lalu, apa pandangan Ibu terhadap peran aktivis perempuan saat ini serta saran yang dapat disampaikan?

Saat ini saya melihat peran aktivis buruh perempuan semakin sedikit. Kemampuan kaum perempuan untuk berorganisasi sangat kurang, sehingga tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan hak-hak buruh khususnya buruh perempuan. Dan saran saya untuk aktivis buruh perempuan adalah mereka harus bisa mandiri dan berani berargumen untuk mempertahankan pendapatnya. (ayu)