Kasus kartu BPJS palsu di beberapa wilayah di Jawa Barat yang ternyata komplotannya menjamur membuat cemas banyak pihak (baca: Kartu Kesehatan Palsu Bertambah)

Beberapa orang warga desa dikibuli oleh oknum yang mengaku dapat memproduksi kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam satu KK. Warga desa yang kurang terinformasi mengenai prodsedur mendapatkan BPJS Kesehatan ini pun kadung percaya. Hanya dengan membayar Rp 100ribu, kartu sakti yang ditawarkan para pemalsu ini, dikatakan para pemalsu, dapat digunakan tanpa perlu membayar iuran. (baca: Kartu BPJS Palsu Dibuat Komplotan)

Sebetulnya ada cara membedakan mana kartu BPJS yang asli atau palsu. Tapi yang pasti, jika semua warga memberdayakan diri untuk mendapatkan informasi yang benar, serta mengikuti mekanisme dan sistem berlaku, maka tentunya tidak akan ada masalah di kemudian hari saat harus menggunakan fasilitas kesehatan yang dirujuk.

Merespon isu ini, Anggota Komite III DPD, Fahira Idris yang sosoknya sering muncul di acara debat salah satu TV Nasional mengggaungkan kembali ide pengelola BPJS di tahun 2014 yang berniat mengganti kartu BPJS Kesehatan menjadi fingerprint. Cuitannya di twitter menjadikan hashtag #GantiKartuBPJSwithFingerPrint menjadi trending topic, sekalipun metode yang digunakannya untuk membuat pesan jadi viral patut dipertanyakan.

Bagi TURC, fisik kartu BPJS Kesehatan memang menjadi salah satu kelemahan implementasi, terutama karena ketiadaan hologram pengaman, satu hal yang dianggap peluang oleh para pelaku kriminal ini. Digitalisasi dapat menjadi salah satu solusi, akan makan waktu panjang jika harus melakukan pengadaan teknologi fingerprint dan perombakan sistemnya. Namun demikian integrasi e-KTP ke dalam sistem bisa menjadi salah satu solusi yang memadai—sekalipun pelaksanaannya hingga saat ini belum secara total dilakukan pemerintah. Jika input Nomer Induk Kependudukan (NIK) sudah terregistrasi di dalam BPJS, single ID number menjadi signifikan peranannya. Proses pengadaan barang atau procurement mesin scanner sidik jari yang diajukan bisa menjadi rawan terhadap penyelewengan jika tidak ada pengawasan yang memadai. Selain itu, sangatlah disayangkan jika pengalihan dana yang semestinya bisa dialokasikan secara maksimal bagi peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan penyediaan alat-alat kesehatan habis dipakai teknologi yang belum tentu tepat guna dan redundan fungsinya. (RS)