Dunia kembali dikejutkan dengan beberapa pemberitaan yang beredar luas akhir-akhir ini mengenai pemecatan Buruh Perempuan yang sedang hamil di pabrik Hennes & Mauritz (H&M), berdasarkan laporan yang disebarluaskan oleh Asia Floor Wage Alliance (AFWA). Admin TURC merangkum dua tulisan terkait dalam artikel berikut.

—————————–

Laporan ini menghimpun wawancara dengan 251 pekerja di pabrik suplaier H&M, serta melayangkan terjadinya sederet pelanggaran terhadap praktik-praktik internasional terbaik untuk bagi standar buruh (international best practice in labor standards). Survey ini dikatakan akan membuat pembacanya gelisah, dan menggambarkan secara detil mengenai kehidupan buruh di Asia yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan menghabiskan sebagian besar waktunya menjahit pakaian dengan harga miring.

Dari studi yang dilakukan terhadap 50 buruh di India yang tersebar di lima pabrik dan 201 buruh di Kamboja di 12 pabrik dalam rentang waktu Agustus hingga Oktober 2015, ditemukan bahwa para buruh harus menjalankan kerja lembur paling tidak dua jam per hari. Sementara para buruh di New Delhi, India dilaporkan bekerja antara 9 hingga 17 jam per harinya. Mereka bekerja hingga pukul 2 malam dan masuk pukul 9 pagi keesokan harinya guna mengejar target produksi. Kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang diberlakukan menghilangkan keamanan kerja bagi para buruh, termasuk di dalamnya adalah jaminan kesehatan, tunjangan pensiun, dan tips.

Faktor-faktor struktural membuat banyak buruh perempuan merasa tidak mungkin menghindari kondisi upah rendah. Pabrik-pabrik di Phnom Penh mempekerjakan buruh berdasarkan kontrak jangka-pendek, antara 1-3 bulan. Ini berarti sesiapapun yang melenceng sedikit saja dari aturan (semisal, bertanya mengenai cuti sakit, menolak menjalankan lembur atau bahkan masuk kerja terlambat) kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya.

Mereka yang melakukan upaya untuk berkumpul dan membentuk serikat untuk menegosiasikan gaji dan kondisi kerja lebih baik akan dihalangi oleh perusahaan melalui tangan polisi, seringkali dengan cara-cara sebrutal mungkin. Sementara itu, buruh berupah rendah (seperti pekerja pabrik di Kamboja yang menerima sekitar $140 dolar/bulan) dikunci ke dalam pekerjaan tanpa-akhir, tak mampu mendapatkan keterampilan dan training yang mereka butuhkan untuk mendapatkan upah lebih tinggi dan pekerjaan lebih aman.

Pemberitaan yang dirilis oleh Thomson Reuters Foundation (Nita Bhalla) mengungkapkan pernyataan Humas H&M yang menyatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan SB/SP, Pemerintah, dan PBB untuk meningkatkan kondisi kerja di pabrik India dan Kamboja. Laporan ini menuding bahwa pihak retail Western high street gagal memenuhi komitmennya untuk membersihkan rantai suplainya. Sekalipun pihak H&M mengkalim bahwa isu ini akan sulit dibereskan sendiri-sendiri, karenanya ia percaya bahwa kolaborasi adalah kunci, termasuk bekerja sama dengan ILO.

Aktivis buruh dari India, Anannya Bhattacharjee mengatakan bahwa klaim H&M terkait kesinambungan rantai suplai hanyalah retorika belaka. “Apa yang kami temukan di H&M sebetulnya merupakan respon penuh kepalsuan—mereka akan menjawab semua telepon dan email, tapi mereka sesungguhnya sangat tidak transparan. Mereka tak mau memberi tahu kami pabrik mana saja yang menjalankan skema tersebut, dan mereka tidak menyatakan secara terbuka bagaimana rencana mereka untuk mempromosikan upah layak.

Yang paling mengejutkan adalah para buruh ini dilaporkan mendapatkan diskriminasi terkait tunjangan kehamilan baik pada pabrik di India dan Kamboja. 11 dari 12 pabrik dilaporkan memiliki karyawan yang menyaksikan atau mengalami PHK pada saat hamil. Pelecehan seksual juga ditengarai kerap ditemukan, Para pekerja permanen dilaporkan mendapat pemaksaan untuk mengambil cuti tak dibayar sepanjang kehamilan mereka.

Bhattacharjee dan aktivis yang berbasis di Kamboja, Tola Moeun juga menyatakan keprihatinan mendalam terkait perlakuan terhadap perkerja garmen yang mengandung, dan mereka katakana sebagai persolan besar di dalam industri yang didominasi oleh buruh perempuan. “Mereka dipaksa cuti, atau dipecat. Dan sekalipun mereka bergabung kembali, mereka akan kehilangan semua tunjangan termasuk tunjangan masa kerja.”

Baik pekerja terikat kontrak, pekerja yang dibayar per satuan hasil kerja, maupun menyatakan bahwa sebagian besar mereka diberikan kesempatan bekerja kembali selepas persalinan, namun kontrak yang diberikan sepenuhnya baru dan menyebabkan mereka kehilangan tunjangan masa kerja (seniority).

Moeun, menyatakan bahwa para pekerja garmen di pabrik Kamboja mencari aborsi tak berizin karena takut kehilangan kerja mereka. Aborsi dianggap legal menurut perundang-undangan di Kamboja, namun hanya berlaku hingga kandungan berusia 12 minggu. Tetap saja,  kurangnya edukasi dan akses kesehatan membuat banyak perempuan beralih ke praktik-praktik yang justru membahayakan jiwa. 85% dari angkatan kerja industri garmen terdiri dari perempuan, sebagian besar berada dalam usia membesarkan anak. Hampir semuanya bekerja dengan kontrak jangka pendek, dan mereka sama sekali tak bisa memberitahukan atasan mereka saat hamil karena takut kontraknya tak diperbaharui.

Ketidakmampuan para pekerja untuk membentuk serikat menjadi perhatian utama para aktivis ini. “Kami melihat penggunaan kekuatan paramiliter melawan para pekerja di Indonesia dan Kamboja,” jelas Bhattacharjee. “Kami menyaksikan banyak pekerja tewas, terluka atau diberhentikan secara tak adil, sementara pemilik brand secara semena-mena dapat meminta penyelesaian produksi kapanpun mereka minta.”

Sekalipun H&M tidak secara eksplisit melarang SP/SB, para aktivis mengatakan pihak perusahaan mempersulit buruhnya hingga menutup kemungkinan itu. Bhattacharjee menjelaskan bahwa para perempuan ini dipekerjakan secara berlebih hingga mereka kekurangan energy atau waktu untuk menghadiri pertemuan serikat. “Peran H&M semestinya mempermudah pembentukan SP/SB, bukannya justru mengatakan ‘silahkan saja berserikat’ namum mempersulit keadaan bagi pekerjanya. Pihak perusahaan harus menunjukkan pada kita bahwa membentuk perserikatan bagi pekerjanya sangatlah dimungkinkan, jika mereka sungguh-sungguh menghormati hak-hak bagi kebebasan berserikat.”

 

Publikasi laporan ini disebarkan secara viral oleh AFWA melalui tautan berita berikut:

Paid meagre wages, Cambodian workers at H&M supply factory plead for longer work hours >> http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/paid-meagre-wages/2809754.html

H&M Claims its Working to Improve Conditions in Indian, Cambodian Factories >> http://www.thefashionlaw.com/home/hm-claims-its-working-to-improve-conditions-in-india-cambodia-factories

H&M seek solutions to improve workers’ conditions in India factories >> http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/hm-seek-solutions-improve-workers%E2%80%99-conditions-india-factories#.V0MBwZMrLIE

TextilWirtschaft: H&M: Arbeitsbedingungen in der Kritik >> http://www.textilwirtschaft.de/business/HM-Arbeitsbedingungen-in-der-Kritik_102487.html

Sourcing Journal: H&M to Improve Workers’ Conditions in Asia >> https://sourcingjournalonline.com/hm-to-improve-workers-conditions/

Vice: The Women Who Make H&M’s Clothes Are Fired For Getting Pregnant >> https://broadly.vice.com/en_us/article/the-women-who-make-hms-clothes-are-being-fired-for-getting-pregnant

Daily Times (Pakistan): H&M says working to improve labour conditions in India, Cambodia factories >> http://dailytimes.com.pk/business/24-May-16/hm-says-working-to-improve-labour-conditions-in-india-cambodia-factories