Diskusi Elkape tentang Peran Pemerintah dalam Membuat Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Program Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) sebagai badan yang telah beroperasi semenjak Januari 2014, bertugas untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh lapisan pekerja. Layaknya sebuah badan pelaksana, BPJSTK seharusnya terus memperluas jangkauan kepesertaan dengan pelayanan yang lebih prima. Namun realitasnya, data memaparkan BPJSTK justru kehilangan peserta dari 1,2juta menjadi 400.000 peserta di sektor konstruksi yang bukan Peserta Penerima Upah (PPU). Untuk itu, Elkape bersama menggelar sebuah seminar tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan pengembangan dan peningkatan program jaminan sosial yang dihadiri Bpk. Wahyu dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bpk. Jota perwakilan BPJSTK, Timboel Siregar dari BPJS Watch, serikat buruh, dan lembaga pemerhati jaminan sosial lainnya.

Gagasan baru terkait pengembangan kepesertaan dan peningkatan pelayanan muncul dari tim Elkape untuk mengalokasikan dana CSR perusahaan sebagian suntikan lain di luar iuran peserta. Namun hak ini di tepis oleh Bpk Wahyu karena membuat mengurangi kemandirian peserta untuk membayar dan membuat keberlanjutan kepesertaannya di pertanyakan sehingga beliau lebih menyarankan pembentukan wadah pengumpulan dana kepesertaan. Hal ini di tunjang dengan ide Bpk. Jota untuk membangun sistem penjemputan iuran bagi peserta yang tidak beorientasi dengan teknologi, contohnya pekerja pasar yang lebih memilih sistem penarikan tradisional. Beliau juga menjelaskan bahwa serikat bisa menjadi perpanjangan tangan untuk memilih sosok \’penjemput iuran\’ di wilayah tersebut. Disatu sisi, meskipun adanya \’penjemput iuran\’ dapat menguras dana, hal ini dianggap peluang positif untuk peningkatan kepesertaan pekerja informal tersebut.

Untuk peningkatan pelayanan, pemerintah baru saja melaunching aplikasi AYO. Aplikasi ini dirancang untuk megakomodir bentuk- bentuk pengaduan peserta apabila terjadi ketidaksesuaian upah nyata dengan upah yang disetorkan perusahaan. Hal ini menjadi penting karena selisih penyetoran upah tersebut dapat berimbas  pengurangan manfaat yang diterima peserta. Tak disangka respon peserta terhadap aplikasi ini cukup baik, dalam 3 hari pertama, aplikasi sudah mendapat respon hingga 4000 pengaduan. Adapun semua pengaduan yang diterima telah terjamin kerahasiaannya. Jadi, semua peserta tidak perlu ragu lagi untuk melaporkan pengaduan bila ada temuan bentuk kecurangan perusahaan terkait BPJSTK.

Berdasarkan semua usaha tersebut, Bapak Wahyupun optimis BPJSTK sudah berjalan baik meski belum sempurna. BPJSTK akan terus melakukan penyempurnaan baik melalui penjalinan kerjasama lebih lanjut dengan serikat khususnya PUK. Pengawasan perusahaan berbasis PUK menjadi tawaran yang menarik meski belum ditemukan strategi perahasiaan identitas pelapor tingkat PUK. Namun pada asarnya, semua yang berada dalam seminar tersebut semangat membangun BPJSTK yang lebih baik, karena seperti pernyataan Bung Timboel \”Besar kecilnya BPJS bergantung kepada kita semua.\”

Ditulis oleh: Gracia Virginia