Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang terbentuk berlandaskan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011 dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan social belum dapat terealisasi dengan maksimal. Terhitung sudah tujuh bulan BPJS Kesehatan beroperasi namun masih sulitnya akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan, baik itu dalam segi pelayanan maupun dalam hal migrasi pengguna askes serta transformasi jamsostek yang menjadi BPJS Kesehatan. Penggunaan BPJS Kesehatan ini memang lebih bersifat universal bagi seluruh kalangan namun kemudahan pelayanan sepertinya belum bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.
Melihat kondisi tersebut diatas, buruh beserta dengan jaringan rakyat miskin kota yang peduli dengan jaminan kesehatan memberikan komitmen untuk tetap mengawal pelaksanaan BPJS Kesehatan dengan tetap memperbaiki sistem jaminan tersebut. TURC mengadakan berbagai kegiatan workshop di Jakarta, Yogyakarta dan Sumatera Utara. Dari berbagai kegiatan workshop memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk sebuah jaringan BPJS Watch Daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera yang nantinya akan berkoordinasi dengan BPJS Watch Pusat.
Kegiatan peduli terhadap kinerja BPJS Kesehatan pertama kalinya dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) dan perwakilan serikat buruh, Jala PRT dan Jaringan Rakyat Miskin Kota. Dari rangkaian kegiatan workshop banyak masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki kesulitan untuk mendapatkan kartu atau masalah register peserta yang sampai antrian panjang dan banyak pasien yang tidak dilayani dengan baik di rumah sakit meskipun sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Melihat kondisi pelaksanaan BPJS Kesehatan yang masih belum baik padahal berada di ibukota, lalu bagaimana dengan kota yang lainnya ? dengan maksud tersebut jaringan serikat buruh dan juga KAJS ingin memperkuat jaringan untuk mengawal realisasi dengan membentuk BPJS Watch di daerah yang akan mempermudahkan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan.
Diadakannya workshop BPJS Kesehatan di Yogyakarta dengan melibatkan buruh dari berbagai serikat dan juga serikat PRT di Semarang dan Yogyakarta juga memiliki tujuan membentuk relawan BPJS Watch. Dari setiap pembekalan yang dilakukan SP PRT memiliki semangat yang sangat tinggi untuk terlibat aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga menjadi relawan untuk mengawasi kinerja BPJS Kesehatan. Kebanyakan dari SP PRT belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dikarenakan tidak dibayarkan oleh majikan.
Selain SP PRT, serikat buruh di jawa tengah, jawa timur juga terlibat aktif dalam advokasi BPJS Kesehatan. Serikat buruh di Jawa Timur sudah membentuk relawan yang peduli untuk mengawal kinerja-kinerja BPJS Kesehatan, berbagai macam kasus beserta tata cara penaganan sudah terselesaikan dengan baik. Saat berdiskusi dan sharing pengalaman serikat buruh di Jawa Timur membagikan pengalaman kepada SP PRT yang notabenenya masih belum pernah melakukan advokasi dan sesi ini cukup memotivasi SP PRT di Yogyakarta untuk tidak lengah dalam berjuang tentang BPJS Kesehatan dikarenakan SP PRT harus membayar iuran BPJS Kesehatan secara full tanpa dibayarkan oleh majikan. Dengan melihat kinerja BPJS Watch Jawa Timur yang sudah berjalan dengan baik, maka timbul juga inisiatif dari peserta untuk membentuk BPJS Watch di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah (Semarang, Sragen, Solo) yang juga akan bekerja sama dengan BPJS Watch pusat.
Workshop yang diadakan di Medan, secara esensi memiliki tujuan yang sama dengan workshop BPJS yang dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan daerah lainnya. workshop ini merupakan perluasan jaringan serta sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada buruh perkebunan di Sumutera Utara. TURC mengundang beberapa elemen serikat buruh untuk hadir dan berdiskusi mengenai terlaksananya jaminan kesehatan dan undangan tersebut mendapat tanggapan yang baik dari buruh perkebunan di Sumatera Utara.
Secara umum buruh perkebunan masih banyak yang belum tahu tentang BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan BPJS kesehatan yang bersifat kedaerahan. Tidak berbeda dengan buruh perkebunan, jaringan rakyat miskin kota juga masih belum banyak terlibat untuk advokasi kasus-kasus permasalahan mengenai BPJS Kesehatan dan tiap sesi juga dimanfaatkan dengan baik karena workshop juga mendapatkan respon yang baik dari BPJS Kesehatan di Sumut untuk berkenan hadir dan memberikan penjelasan serta sosiliasasi kepada buruh perkebunan, buruh manufaktur dan jaringan rakyat miskin kota.
Pada akhir acara di workshop terbentuk sebuah komite BPJS Watch Sumut-NAD yang terdiri dari masing-masing koordinator untuk tiap kota/kabupaten di Sumut. Tugas pertama dari Komite yang sudah terbentuk tersebut adalah dengan mengadakan konfrensi pers ke Media sebagai bentuk perkenalan kepada publik bahwa sudah ada BPJS Watch Sumut yang juga nantinya bekerja sama dengan BPJS Watch Pusat. BPJS Watch Sumut lebih mengedepankan cara kerja yang independen namun tetap menjaga komunikasi yang strategis kepada BPJS Watch Pusat.
Pembentukan relawan BPJS Watch di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta dan Sumut merupakan salah satu bentuk dukungan mengawasi kinerja BPJS Kesehatan. Para relawan ini memposisikan diri dalam kelompok yang peduli terhadap BPJS Kesehatan dengan membentuk BPJS Watch daerah Jawa Tengah, BPJS Watch Jawa Timur, BPJS Watch Yogyakarta dan BPJS Watch Sumut-NAD. Dengan dibentuknya BPJS Watch daerah ini setidaknya mampu mencapai tujuan dengan sistem koordinasi dan sharing informasi menjadi baik, hal tersebut memudahkan untuk memonitoring BPJS Kesehatan supaya dapat berfungsi dengan baik dengan memperbaiki sistem secara terus menerus sehingga tujuan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. (Sri)
